Ambon: Sejumlah warga Ambon, Maluku, baku hantam, Senin (29/12). Keributan berawal dari kesalahpahaman antarwarga. Perkelahian membuat polisi kewalahan karena jumlah mereka tidak sebanding dengan massa. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan hingga puluhan kali untuk menghalau bentrokan.
Bentrokan mengakibatkan sejumlah orang luka-luka akibat terkena lemparan batu serta pukulan dan bacokan. Beberapa anggota polisi juga ada yang terluka. Dari lokasi kejadian polisi menyita senjata tajam, seperti parang dan balok kayu yang digunakan warga untuk berkelahi. Sejumlah orang yang diduga sebagai pemicu bentrokan ditangkap.(IAN/Juhri Samanery)
Jakarta: Dugaan gratifikasi dana haji terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku telah memiliki bukti dugaan penyelewengan pengelolaan dana haji termasuk pengelolaan Dana Abadi Umat. Namun sejauh ini KPK baru menelaah kasus ini. Dalam pernyataannya Senin (29/12), juru bicara KPK, Johan Budi, berjanji akan menindak siapapun yang terlibat.
Penyataan ini merespon pengakuan Departemen Agama bahwa aliran dana sebesar Rp 75 juta pada 2001 adalah sah. Meski belum menyimpulkan apakah dana itu tergolong gratifikasi, KPK sudah mengantongi bukti-bukti yang kini sedang dalam proses penelaahan.
Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji (BPIH dan SIH) M. Abdul Ghafur Djawahir menyatakan aliran dana sebesar Rp 75 juta merupakan kebijakan dari menteri sebelumnya. Abdul Ghafur menjelaskan saat ini sudah tidak ada lagi aliran dana ke DPR dan Menteri Agama selaku Ketua Badan Pengelola DAU sejak aturannya diperbaharui pada 2006 [baca: Menteri Agama Terima DAU Sebagai Honor].
Dugaan adanya gratifikasi dana haji memang mendapat sorotan banyak kalangan. Indonesian Corruption Watch dan Tim Independen Pemantau Haji Indonesia meminta penegak hukum memproses kasus ini. Bahkan ICW telah melaporkan dan melampirkan bukti adanya aliran dana DAU ke Menteri Agama Maftuh Basyuni dan sejumlah anggota DPR.(TOZ/Rahmat Supana)
Jakarta: Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan militer Israel ke wilayah Palestina yang mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (29/12), mengirim surat ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan meminta komunitas internasional mengambil keputusan untuk menghentikan jatuhnya lebih banyak korban.
Menurut Presiden, selain kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon, surat juga dikirimkan kepada Presiden Dewan Keamanan PBB. "Pada pokoknya [isi surat itu] adalah mengecam dengan keras aksi-aksi militer Israel yang berlebihan dan tidak proporsional," ujar Presiden di Jakarta. Dalam surat itu Presiden juga menggarisbawahi, bahwa masyarakat dunia dan PBB harus mengambil langkah yang cepat dan tepat.(ADO/Tim Liputan 6 SCTV)
Ambon: Sejumlah warga Ambon, Maluku, baku hantam, Senin (29/12). Keributan berawal dari kesalahpahaman antarwarga. Perkelahian membuat polisi kewalahan karena jumlah mereka tidak sebanding dengan massa. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan hingga puluhan kali untuk menghalau bentrokan. 
